Menteri PKP Sebut BPJS Ketenagakerjaan Dukung Kebutuhan Perumahan Pekerja

Ilustrasi perumahan. (Freepik) (Freepik)

INDOZONE.ID - Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menekankan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam mendukung akses perumahan yang layak bagi pekerja melalui program pembangunan dan renovasi rumah.

"Sudah jelas bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen yang kuat. Kami bahas, dalam tiga tahun terakhir mereka telah membantu 567 unit rumah di 2022, 494 unit di 2023, dan hingga Juni 2024 telah menyalurkan bantuan untuk 390 unit rumah. Ini merupakan langkah konkret dalam mendukung target nasional 3 juta rumah," kata Maruarar Sirait yang sering disapa Ara itu di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk bekerja sama dalam menyediakan hunian layak bagi pekerja di Indonesia melalui program perumahan nasional yang terintegrasi. 

Baca juga: Dukung Pengembangan Desa Wisata, BPJPH akan Berikan Sertifikasi Halal Gratis

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan yang layak dan terjangkau bagi pekerja, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. 

Lebih lanjut, kerja sama itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk nota kesepahaman (MoU), dengan fokus pada sinergi antara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menuturkan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian PKP.

BPJS Ketenagakerjaan akan menggunakan data kepesertaan yang dimiliki untuk melakukan profiling pekerja yang membutuhkan rumah, sehingga mereka dapat mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

"Dengan jumlah peserta mencapai 39,3 juta orang, kami memiliki basis data yang kuat untuk menargetkan program FLPP dan MLT secara lebih efektif. Ini adalah bentuk nyata kontribusi kami dalam mendukung kesejahteraan pekerja," kata Pramudya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menambahkan, hingga saat ini sudah tersalurkan 134.400 unit rumah melalui skema FLPP, dan 76 persen di antaranya diakses oleh pekerja swasta yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Menko Airlangga Bertemu Pejabat AS, Bahas Negosiasi Tarif dan Kerja Sama Ekonomi

Kerja sama ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai asosiasi properti, dengan Realestat Indonesia (REI) menyatakan kesiapannya untuk menawarkan insentif pembebasan uang muka bagi pekerja yang ingin memiliki rumah subsidi.

"Langkah konkret ini akan difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian PKP melalui sosialisasi langsung ke perusahaan-perusahaan, agar pekerja semakin mudah mendapatkan akses rumah yang layak," imbuh Joko.

Kerja sama lintas sektor ini diharapkan menjadi pendorong percepatan pencapaian target nasional penyediaan tiga juta rumah, sekaligus memperluas akses perumahan yang terjangkau dan layak bagi pekerja di seluruh Indonesia.