Menkeu Fokus Efisiensi Anggaran MBG usai Pergantian Pimpinan BGN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

INDOZONE.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah saat ini tetap fokus pada upaya meningkatkan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Purbaya, keputusan terkait pergantian pimpinan BGN merupakan kewenangan Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut.

Pemerintah, kata dia, kini lebih menitikberatkan perhatian pada pengelolaan anggaran program MBG agar semakin efektif dan tepat sasaran.

"Ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau. Kami nggak ikut campur. Yang jelas angkanya sekarang kan (sekitar) Rp260 triliun, akan berkurang kan? Karena ada pemotongan hari dan segala macam," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (4/6/2026).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa pagu anggaran program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 telah direvisi dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Baca juga: BGN Libatkan Petani dan UMKM Lokal Perkuat Pasokan Program Makan Bergizi Gratis

Pengurangan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih efisien tanpa mengurangi tujuan utama program.

Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran program tersebut telah mencapai Rp75 triliun. Dana tersebut digunakan untuk melayani sekitar 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah.

Di tengah upaya efisiensi anggaran, Purbaya mengisyaratkan masih terdapat peluang penghematan lanjutan dalam pelaksanaan program MBG. Namun, ia belum merinci langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah ke depan.

Menurut dia, Presiden Prabowo saat ini juga tengah melakukan pembenahan terhadap sistem manajemen program MBG, termasuk tata kelola belanja yang dijalankan oleh BGN.

"Presiden sedang memperbaiki manajemen program MBG dan bagaimana BGN membelanjakan anggaran," ujar Purbaya.

Baca juga: Kementan Siapkan Dapur Susu Indonesia untuk Perkuat Pasokan MBG dan Serap Produksi Peternak Lokal

Sementara itu, perkembangan lain muncul dari proses hukum yang sedang berjalan. Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pejabat BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025–2026.

Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya.

Penyidik menduga terdapat praktik mark up dalam sejumlah pengadaan barang di lingkungan BGN, termasuk pengadaan sepeda motor listrik dan sepatu yang digunakan dalam pelaksanaan program.

Meski kasus hukum tersebut masih berproses, pemerintah menegaskan pelaksanaan MBG akan tetap berjalan. Evaluasi tata kelola dan efisiensi anggaran diharapkan dapat memperkuat efektivitas program sekaligus memastikan manfaatnya tetap dirasakan masyarakat luas.

"Yang jelas, pemerintah terus melakukan perbaikan agar program ini berjalan lebih efektif dan penggunaan anggarannya semakin efisien," kata Purbaya.