Presiden Komit Jaga Rasio Utang 40 Persen dan Defisit APBN 3 Persen

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) di Jakarta. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

INDOZONE.ID - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah, untuk menjaga rasio utang di level 40 persen serta defisit APBN tetap di kisaran 3 persen.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, yang diikuti ratusan birokrat, direksi BUMN, serta pimpinan TNI, Polri, dan Kejaksaan.

"Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen, walaupun Undang-Undang menyiapkan (batas rasio utang) sampai 60 persen (terhadap APBN). Demikian pula juga defisit (APBN) dijaga di level 3 persen. Ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun," kata Airlangga.

Ia menjelaskan batas rasio utang tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Meski aturan memperbolehkan hingga 60 persen, pemerintah memilih menjaga pada level yang lebih rendah.

Dalam rapat yang berlangsung sekitar empat jam itu, Presiden juga memberikan arahan langsung serta mendengarkan paparan dari sejumlah menteri terkait sektor strategis.

Baca juga: BI Catat Utang Luar Negeri Indonesia Januari 2026 Capai 434,7 Miliar Dolar AS

Airlangga menyebut sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang positif, antara lain indeks keyakinan konsumen, PMI manufaktur, cadangan devisa, serta neraca pembayaran.

Ia juga menyoroti pertumbuhan penerimaan pajak yang meningkat.

"Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret, kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3 persen atau Rp462,7 (triliun), dan manufaktur juga ekspansif," ungkapnya.

Berdasarkan capaian tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 dapat mencapai sekitar 5,5 persen.

"Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai (target), tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan lebih besar (atau) sama dengan 5,5 persen," ujar Airlangga.

Selain itu, ketahanan pangan nasional juga dinilai berada dalam kondisi yang kuat. Ia menyebut produksi beras pada 2025 mencapai 34,7 juta ton, dengan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton.

Baca juga: 10 Negara dengan Utang Terbesar di Dunia, Kok Bisa? Berikut Alasannya

"Ketahanan pangan kita juga relatif kuat. Produksi beras di (tahun) 2025 (sebesar) 34,7 (juta ton), dan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50 yang akan mulai diterapkan pada 1 Juli.

"Kita sudah menyepakati per 1 Juli, B50, di mana itu akan meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun," katanya.

Rapat Kerja Pemerintah tersebut berlangsung terbuka pada awal sesi sebelum dilanjutkan secara tertutup.