Prabowo-Gibran Lakukan Reset Besar-besaran di Sektor Tambang, Pengamat: Harus Kita Dukung

Presiden RI, Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

INDOZONE.ID - Sektor tambang diketahui tengah dilakukan tata kelola besar-besaran oleh Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pakar sendiri menilai Presiden Prabowo tengah melakukan reset total sistem ekonomi dan politik termasuk di sektor energi.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul. Adib mengatakan jika Presiden saat ini tengah melakukan tata kelola kekayaan sumber daya.

"Prabowo sedang melakukan overhaul besar-besaran. Ia menghitung ulang kekayaan sumber daya dan menata kembali siapa yang berhak mengelola," kata Adib seperti dikutip pada Selasa (14/10/2025).

Baca juga: MineXcellence 2025 Akselerasi Transformasi Industri Tambang Berkelanjutan

Menurutnya, saat ini banyak proyek energi yang kini dievaluasi kembali agar tidak menjadi lahan permainan para makelar energi yang selama ini menguasai rantai bisnis migas dan tambang di Indonesia.

"Selama para makelar itu masih kuat, siapapun menterinya akan sulit membawa perubahan. Karena itu, langkah penertiban dari Presiden harus kita dukung," ujarnya.

Dia mencontohkan salah satu langkah pemerintah yang sudah dilakukan yakni pencabutan dan pengembalian izin tambang yang dilakukan Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia dalam setahun terakhir.

Dinilai, hal ini merupakan bagian dari upaya menegakkan regulasi yang lebih tegas. Dia mencontohkan kasus tambang di Raja Ampat yang dinilainya menjadi pelajaran penting agar izin usaha tidak lagi diberikan sembarangan.

"Masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tapi lemahnya penegakan. Jadi langkah pemerintah menertibkan izin dan memastikan pembangunan smelter adalah hal yang tepat," paparnya.

Di sisi lain, dia juga menyebut tantangan terbesar pemerintah saat ini dalam kerjanya tidak lain adalah media sosial. Narasi negatif yang menyesatkan publik acap kali muncul menyerang pemerintahan di media sosial.

"Potongan video atau pernyataan dipelintir, lalu menciptakan diksi yang salah di publik. Padahal kebijakan belum tentu seburuk yang dibayangkan," katanya.

Baca juga: Sedih! Tambang Emas Aceh Ditutup, Warga Bingung Cari Nafkah

Pemerintah Dinilai Sudah Serius Bangun SDA

Sementara itu, Pengamat Energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio menilai kebijakan hilirisasi tambang dan pembangunan enam smelter timah senilai Rp 7 triliun adalah bukti bahwa pemerintah kini sudah mulai serius membangun kedaulatan sumber daya alam.

"Kalau bahan mentah kita olah sendiri, nilai tambahnya jauh lebih besar. Pajaknya kembali ke negara, bukan ke perusahaan asing, kata Subhkan.

Meski begitu, Subhkan mengingatkan pemerintah terkait pentingnya pengawasan terhadap praktik rentai dan monopoli di sektor tambang.

"Kita harus pastikan pendapatan negara dari tambang betul-betul masuk kas negara, bukan bocor di tengah jalan. Untuk itu dibutuhkan audit independen dan sistem pengawasan berbasis teknologi," pungkasnya.