Menteri Purbaya Pastikan Subsidi 2024 Sudah Dibayar Penuh, Tegaskan Klaim BUMN Harus Segera Diselesaikan

Menteri Purbaya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI (Arie DP/Z Creators)

INDOZONE.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa seluruh pembayaran subsidi dan kompensasi tahun anggaran 2024 telah dituntaskan pemerintah. Ia meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merasa masih memiliki klaim tertunggak segera menghadap langsung agar bisa diselesaikan tanpa menimbulkan polemik.

“Subsidi tahun 2024 sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya. Yang terakhir bulan Juni, untuk Pertamina dan PLN. Jadi, seharusnya sudah clear. Kalau ada yang bilang belum masuk ke rekening mereka, mari kita cek bersama. Di tempat kami, sudah kami kirim,” ujar Purbaya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025).

Baca juga: Subsidi Listrik Diperkirakan Naik Jadi Rp90,32 Triliun di 2025, Kurs dan Harga Minyak Jadi Pemicu

Purbaya menekankan, pemerintah berkomitmen menjaga kepastian fiskal sekaligus memastikan kelancaran pembayaran kewajiban negara kepada BUMN pelaksana subsidi. “Kalau ada klaim data yang belum dibayar, segera menghadap saya. Nanti akan kita selesaikan secepatnya,” tambahnya.

Purbaya menegaskan bahwa subsidi tetap menjadi instrumen penting untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Menurutnya, tidak semua kelompok masyarakat dapat menikmati hasil pertumbuhan ekonomi secara merata, sehingga peran subsidi menjadi jaring pengaman agar kesejahteraan lebih inklusif.

“Subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan masyarakat bisa menikmati kue ekonomi yang sedang berkembang. Tapi kalau salah sasaran, justru bisa memperburuk ketidaksempurnaan pasar. Karena itu, BUMN harus hati-hati dalam menjalankan kebijakan ini,” katanya.

Baca juga: PT Kelapa Gading Berlian Parepare Sabet Penghargaan KPR Subsidi Terbanyak di Sulsel

Purbaya juga mengingatkan bahwa relatif tingginya belanja negara beberapa tahun terakhir banyak didorong oleh realisasi subsidi dan kompensasi, terutama energi. Ia mencontohkan, sejak 2022 subsidi melonjak tajam sebagai respons atas gejolak global, dengan APBN berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah akan terus memantau agar subsidi tidak disalahgunakan. “Fokus kita sekarang adalah ketepatan sasaran, jangan sampai subsidi justru dinikmati lebih besar oleh kelompok masyarakat mampu,” ujarnya.