Mendag Buka-Bukaan soal Rencana Kenaikan HET Minyak Kita dan Aturan Baru Ekspor CPO

Menteri Perdagangan Budi Santoso saat memberikan keterangan pers dalam sesi doorstop di Kementerian Perdagangan. (Sachio Julvienza Dekrita)

INDOZONE.ID - Kementerian Perdagangan tengah bersiap melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas Minyak Kita dalam kurun waktu satu hingga hai dua minggu ke depan.

Langkah strategis ini diambil guna merespons lonjakan harga Crude Palm Oil (CPO) global yang belakangan ini mengalami fluktuasi cukup tajam.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga ini harus dihitung secara matang agar tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan pihak produsen.

​Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa penetapan resmi mengenai nominal HET yang baru masih menunggu pergerakan pasar hingga mencapai titik keseimbangan.

Baca juga: Rupiah Tembus Rp18 Ribu per Dolar AS, Ini Penyebabnya Menurut Analis

Pihaknya sengaja tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan demi melihat kestabilan harga bahan baku di tingkat hulu.

"Kita akan melihat harganya stabil dulu, setelah itu baru ditetapkan berapa angka untuk kenaikan harga eceran tertinggi untuk Minyak Kita," ujar Mendag Budi saat ditemui di Kemendag, Kamis (4/6/2026).

​Lebih lanjut, Mendag memaparkan bahwa tren kenaikan harga CPO dalam beberapa waktu terakhir memang menjadi faktor utama yang mendorong evaluasi kebijakan ini.

Harga minyak sawit mentah tersebut sempat menembus angka rata-rata Rp15.400 hingga Rp15.445 per kilogram sebelum akhirnya kembali berfluktuasi.

Menurut Budi, penyesuaian ini menjadi opsi yang tidak terhindarkan demi menjaga kelangsungan industri di tengah meroketnya biaya produksi di lapangan.

​Fluktuasi harga bahan baku ini secara otomatis turut mengerek biaya operasional lain, mulai dari sektor distribusi hingga komponen pengemasan produk.

Kondisi tersebut dinilai dapat memicu situasi yang tidak sehat di tingkat produsen jika regulasi harga eceran tidak segera dievaluasi. 

​Selain melindungi sektor industri dan konsumen, kebijakan penyesuaian harga ini juga dirancang untuk memberikan ruang napas yang adil bagi para petani sawit.

Baca juga: Indonesia Catat Surplus Dagang di April 2026, Ditopang Ekspor Nonmigas