Reformasi TKDN 2025: Sertifikasi Jadi Lebih Murah, Cepat dan Gak Ribet!

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, reformasi TKDN dibangun atas empat pilar. (Dok. Humas Kemenperin)

INDOZONE.ID - Pemerintah resmi merombak aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lewat Permenperin No. 35 Tahun 2025. Aturan baru ini disebut lebih murah, mudah, cepat, dan transparan, sekaligus memberi insentif tambahan bagi industri dalam negeri.

Tujuannya reformasi TKDN untuk mendorong investasi dan memperkuat daya saing nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, reformasi TKDN dibangun atas empat pilar, yaitu insentif, penyederhanaan, kemudahan, dan kecepatan. Dari sini lahir 13 perubahan mendasar.

“Reformasi ini adalah jawaban atas kebutuhan dunia usaha sekaligus wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada industri dalam negeri,” kata Agus dilansir dari laman Kemenperin, Minggu (14/9/2025).

Insentif Lebih Besar untuk Industri

Perusahaan yang melakukan litbang kini bisa mendapat tambahan nilai TKDN hingga 20 persen. Investasi dalam negeri juga diberi insentif minimal 25 persen.

Baca juga: Curhat Pak Menteri! Penjualan Mobil Niaga Suzuki Turun, Toyota Minta Aturan TKDN Hybrid Lebih Fleksibel

Untuk Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), yang dulu sulit dicapai maksimal 15 persen, kini lebih fleksibel dengan 15 komponen nilai yang bisa dipilih.

Penghitungan TKDN yang sebelumnya berbasis biaya dan rumit kini lebih sederhana. Perusahaan tak lagi wajib menghitung seluruh biaya, kecuali untuk jasa industri.

Nilai bahan/material langsung dilihat di tingkat kedua, dan jika tak ada, dilihat dari asal barang. Masa berlaku sertifikat juga diperpanjang dari tiga tahun menjadi lima tahun.

Kemudahan untuk Industri Kecil

Industri kecil mendapat terobosan besar lewat metode self declare. Nilai TKDN mereka kini bisa lebih dari 40 persen, dengan masa berlaku sertifikat lima tahun.

Selain itu, nilai TKDN kini tercantum langsung pada label atau kemasan produk, sehingga konsumen tak perlu lagi mencari di daftar inventaris.

Sertifikasi Jasa Lebih Jelas

Sebelumnya, sertifikasi TKDN jasa industri tidak memiliki tata cara yang tegas. Kini sudah bisa diajukan dengan perhitungan tenaga kerja, peralatan, dan jasa umum.

Perhitungan litbang juga berubah. Jika dulu berbasis biaya, kini cukup dihitung dari aspek intelektual.

Proses Sertifikasi Lebih Cepat

Kecepatan menjadi pilar penting. Waktu sertifikasi lewat Lembaga Verifikasi Independen (LVI) dipangkas dari 22 hari kerja menjadi hanya 10 hari.

Untuk industri kecil, yang biasanya butuh lima hari kerja, kini cukup tiga hari setelah dokumen lengkap.

Pengawasan dan Sanksi Lebih Tegas

Pemerintah juga memperketat pengawasan. Praktik seperti TKDN washing, pemalsuan sertifikat, atau pelanggaran komitmen akan ditindak.

Sanksinya beragam, mulai dari pencabutan sertifikat TKDN, pencabutan lembaga verifikasi, hingga rekomendasi sanksi bagi pejabat pengadaan di kementerian, lembaga, BUMN, maupun BUMD.

Pencantuman Logo TKDN Bersifat Opsional

Meski nilai TKDN wajib tercantum dalam sertifikat resmi, pencantuman logo TKDN di produk ternyata tidak diwajibkan.

“Pelaku usaha bisa menampilkan logo TKDN sebagai nilai jual, tapi yang tidak pun tetap sah. Intinya, fleksibel,” jelas Agus.

Logo TKDN berfungsi untuk memudahkan konsumen mengidentifikasi produk lokal. Namun, pemerintah memberi kebebasan agar industri bisa menyesuaikan strategi branding masing-masing.

Capaian TKDN Saat Ini

Hingga 11 September 2025, ada 88.218 produk industri dari lebih 15.000 perusahaan yang sudah tersertifikasi TKDN. Dampaknya meliputi keberlanjutan produksi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pajak, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.