APBD DKI Surplus Rp14,67 Triliun per Juli 2025, Pemprov Fokus Tekan Kesenjangan dan Pengangguran

Gubernur DKI Pramono Anung (jakarta.go.id) 

INDOZONE.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat kinerja positif dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga akhir Juli 2025. 

Dalam konferensi pers di Balai Kota pada Rabu (27/8/2025), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa Jakarta berhasil membukukan surplus anggaran sebesar Rp14,67 triliun.

Menurut Pramono, langkah ini menjadi bagian dari komitmen transparansi Pemprov DKI. Untuk pertama kalinya, laporan realisasi APBD dipaparkan secara terbuka kepada publik, tidak hanya dalam forum bersama DPRD. 

“Kami ingin semua pihak—mulai dari DPRD, pemerintah pusat, hingga masyarakat—memiliki pemahaman yang sama. Pengelolaan APBD tidak mungkin berjalan tanpa kerja sama dan kesepakatan bersama,” jelasnya.

Baca juga: Pentingnya Pajak bagi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Hingga 31 Juli 2025, pendapatan daerah mencapai Rp45,63 triliun atau 56 persen dari target Rp81,73 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp31,52 triliun. 

Di sisi lain, belanja daerah baru terealisasi Rp30,95 triliun atau 37 persen dari target, sehingga selain surplus, Jakarta juga mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp18,56 triliun.

Secara makro, kondisi ekonomi Jakarta juga menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,18 persen, melampaui rata-rata nasional 5,12 persen. Inflasi stabil di angka 2,25 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,18 persen. 

“Aktivitas ekonomi Jakarta tumbuh solid, ekspor naik 17,26 persen, konsumsi rumah tangga meningkat 5,13 persen, dan konsumsi pemerintah tumbuh 5,16 persen,” urai Pramono.

Baca juga: Bandung Siap Jadi Episentrum Gerakan Hijau Lewat Bandung Sustainability Summit 2025

Investasi juga mencatatkan capaian impresif. Pada semester I 2025, nilai investasi di Jakarta tembus Rp140,8 triliun atau 14,9 persen dari total nasional, menjadikannya tujuan investasi terbesar kedua di Indonesia. 

Melalui Jakarta Investment Centre (JIC), Pemprov terus mendorong promosi investasi, mempermudah perizinan, dan menyelenggarakan ajang seperti Jakarta Investment Festival 2025.

Meski demikian, Pramono menegaskan masih ada pekerjaan besar yang harus ditangani, yakni kesenjangan sosial. Pemprov DKI pun memperkuat program perlindungan sosial, termasuk Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas Jakarta, KJP Plus, KJMU, hingga program pangan bersubsidi. 

“Kami juga tengah mengkaji perluasan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, agar anak-anak Jakarta berkesempatan melanjutkan studi bukan hanya S1, tapi juga S2 dan S3, bahkan ke luar negeri,” tuturnya.

Baca juga: Hadir di 'Indonesia Punya Kamu', Menteri Wihaji Ungkap Strategi Kelola Bonus Demografi Lewat Peta Jalan Kependudukan

Selain itu, pengurangan pengangguran menjadi prioritas. Sepanjang 2025, Pemprov menargetkan penyelenggaraan 21 kali bursa kerja (job fair), disertai pelatihan vokasi dan program Mobile Training Unit (MTU) yang kini diarahkan pada peningkatan kemampuan bahasa asing. 

“Kesempatan kerja di luar negeri sering terkendala bahasa. Karena itu, kita perlu menyiapkan SDM unggul yang mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar global,” kata Pramono.

Ia menutup dengan penegasan bahwa stabilitas ekonomi Jakarta merupakan hasil kolaborasi semua pihak. 

“Jakarta menyumbang 16,61 persen terhadap perekonomian nasional. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan warga, mulai dari lapangan kerja, layanan publik, hingga infrastruktur yang lebih baik,” pungkasnya."