Gara-Gara Telat, Purbaya Siap Push-Up di Depan Prabowo tapi Malah Dilarang

Momen lucu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hampir push up di depan Presiden Prabowo karena telat hadir di acara penyerahan uang korupsi Rp13,2 triliun di Kejagung. (Tangkapan layar YouTube Kejaksaan.)

INDOZONE.ID - Momen lucu terjadi saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa datang terlambat ke acara penyerahan uang hasil korupsi Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung, Senin (20/10/2025).

Karena merasa bersalah, Purbaya langsung siap-siap push-up di depan Presiden Prabowo Subianto tapi aksinya justru bikin Prabowo tertawa.

Dalam video yang diunggah akun TikTok purbayayudhis, tampak Purbaya berjalan cepat ke arah Prabowo yang sudah menunggu bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menko Polkam Sjafrie Syamsoeddin. Begitu tiba, Purbaya memberi hormat, lalu bersiap untuk karena diminta Presiden Prabowo.

Cuplikan dari akun Instagram @tumgrd memperlihatkan klip lebih jelas. Presiden menegur sang menteri yang memintanya untuk push up. Saat purbaya sudah bersiap untuk push up, Prabowo langsung melarangnya sambil tertawa. 

Aksi spontan itu sontak mencairkan suasana di tengah acara serius soal uang hasil korupsi sawit senilai Rp13,2 triliun.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Tumgrd (@tumgrd)

Penyerahan Rp13,2 Triliun Hasil Korupsi CPO

Kejaksaan Agung hari itu menyerahkan uang pengganti kerugian negara dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) senilai Rp13,255 triliun kepada Kementerian Keuangan.

Penyerahan simbolis dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Purbaya Yudhi Sadewa, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.

Baca juga: Viral! Curhat Ojol ke Pegawai Kemenkeu Soal Cicilan Motor: “Tolong Sampaikan ke Pak Purbaya”

“Barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kementerian Keuangan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara,” ujar Jaksa Agung dikutip darii laman Kejaksaan RI.

Uang itu berasal dari tiga grup besar, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp17 triliun, namun baru Rp13,2 triliun yang dikembalikan. 

Sisanya, sekitar Rp4,4 triliun, masih ditunda pembayarannya dengan kebun sawit sebagai jaminan.