Kemiskinan Naik, Jakarta Ambil 7 Langkah Cepat Tekan Ketimpangan

Ilustrasi tingkat kemiskinan. (ANTARA)

INDOZONE.ID - Lonjakan angka kemiskinan dan ketimpangan di DKI Jakarta menjadi sorotan serius Pemerintah Provinsi. 

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Ibu Kota per Maret 2025 mencapai 4,28 persen—naik dari 4,14 persen pada September 2024. Ini menandai peningkatan pertama sejak masa pandemi COVID-19.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyebut kondisi ini sebagai cerminan bahwa pemulihan ekonomi pasca-pandemi belum merata. 

Baca juga: Menyambut CJIBF 2025, Ini Daftar Nama Tokoh yang Bakal Hadir

Ia menyoroti lonjakan pekerja informal dan tekanan inflasi yang semakin menekan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Beban hidup kelompok rentan makin berat. Kami siapkan tujuh kebijakan utama untuk segera merespons kondisi ini,” ujar Suharini di Balai Kota, Senin (28/7/2025).

Ketujuh langkah yang disiapkan Pemprov DKI mencakup:

1. Perluasan bantuan sosial: Menjangkau warga hampir miskin serta mereka yang terdampak tekanan ekonomi baru-baru ini.
2. Stabilisasi harga kebutuhan pokok: Mengintervensi pasar pangan dan energi, memberikan subsidi distribusi, serta memperkuat cadangan logistik daerah.
3. Ekspansi lapangan kerja formal: Lewat program padat karya, pelatihan digital, dukungan UMKM, dan kolaborasi dengan sektor swasta.

Baca juga: Kerjasama OJK dan Ditjen AHU Kemenkum dalam Pertukaran Data

1. Akses layanan dasar dan hunian: Penyediaan rumah layak dan subsidi kebutuhan dasar seperti listrik, transportasi publik, serta pendidikan.
2. Insentif untuk dunia usaha: Memotivasi pengusaha agar mempekerjakan kelompok rentan dan memperluas layanan di kawasan padat penduduk.
3. Perencanaan inklusif: Menyusun indikator kebutuhan warga berbasis pembangunan infrastruktur dasar, transisi ekonomi hijau, serta pendidikan dan kesehatan.
4. Pembentukan Jakarta Fund: Mendorong investasi yang berorientasi pada pembangunan ekonomi yang merata.

Baca juga: BPS Sebut Warga NTB Masuk Kategori Miskin dengan Pengeluaran di Bawah Rp18 Ribu per Hari

Sementara itu, BPS juga mencatat bahwa porsi belanja 40 persen masyarakat terbawah hanya mencapai 16,12 persen dari total pengeluaran, mencerminkan ketimpangan yang signifikan. 

Rasio Gini pun meningkat menjadi 0,441 pada Maret 2025—tertinggi di seluruh provinsi Indonesia.

“Target kami bukan sekadar menurunkan kemiskinan, tapi juga memperkecil ketimpangan. Kami ingin Jakarta tumbuh dengan lebih inklusif,” lanjut Suharini.

Pemprov DKI juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pelaku usaha, dan lembaga filantropi, untuk membangun sistem perlindungan sosial yang adaptif serta menciptakan pekerjaan yang berkelanjutan.