BPK Berikan Empat Strategi agar Pemprov Sulbar Pertahankan Opini WTP

Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Sulbar Angga Hervianto. (ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar) (ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar)

INDOZONE.ID - BPK memberikan empat strategi kepada Pemprov Sulbar untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan.

"Untuk mempertahankan opini WTP, Pemprov Sulbar harus melakukan empat strategi," kata Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Sulbar Angga Hervianto pada penutupan retreat Pemprov Sulbar di Markas Korem 142/Tatag Mamuju, Sulbar, dikutip dari ANTARA pada Senin (21/7/2025).

Menurut Angga, empat strategi untuk mempertahankan opini WTP meliputi kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen, serta penguatan sinergi antar perangkat daerah seperti BPKPD, inspektorat, dan DPRD.

Selain itu, monitoring dan evaluasi keuangan secara berkala, serta peningkatan kapasitas SDM keuangan dan penertiban administrasi aset.

Baca juga: 20 Tips Mengelola Keuangan untuk Generasi Muda, Demi Kebebasan Finansial di Masa Depan

Pemberian opini WTP oleh BPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua aspek yang signifikan.

"Penilaian ini mencakup kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian internal serta kepatuhan terhadap regulasi," jelasnya.

Angga juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

"Opini WTP bukanlah tujuan akhir, namun mencerminkan sejauh mana pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, dan berintegritas," tambahnya.

BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yang semuanya berperan penting dalam mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Angga juga menegaskan pengelolaan keuangan yang hati-hati dan bertanggung jawab (prudent) harus didasarkan pada empat pilar utama, yakni pertama, transparansi dan akuntabilitas dengan menyusun laporan keuangan yang lengkap dan sah.

Selain itu, ada dua aspek penting lainnya, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan (SAP), serta penerapan prinsip konservatif dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Serta yang terakhir, pengendalian internal yakni membangun sistem pengendalian yang terstruktur dan efektif.

Baca juga: Kilang Pertamina Internasional Terapkan Strategi Khusus Bentuk Dukung Transisi Energi

Angga mengakui bahwa pengelolaan keuangan di Sulbar masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk temuan berulang seperti kesalahan penganggaran, pemanfaatan pendapatan yang belum optimal, dan pengelolaan aset yang kurang efektif.

"Retreat ini diharapkan menjadi momentum refleksi dan konsolidasi bagi Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola keuangan yang lebih baik, serta terus menjaga kepercayaan publik melalui akuntabilitas yang tinggi," imbuhnya.

Retreat yang berlangsung selama tiga hari, yakni 18-20 Juli 2025 dibuka Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dengan diikuti 50 peserta yang terdiri atas para kepala OPD, staf ahli dan tenaga ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.