Harga Minyak Goreng Naik, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan

Ilustrasi minyak.

INDOZONE.ID - Kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik saat ini sangat dipengaruhi oleh pembengkakan biaya produksi, khususnya pada sektor pengemasan. 

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menjelaskan bahwa fluktuasi harga di tingkat konsumen sulit ditekan, akibat adanya tekanan biaya dari komponen penunjang distribusi tersebut. 

Menurutnya, lonjakan beban biaya di sisi hulu ini dipicu oleh ketidakstabilan geopolitik global, serta hambatan logistik yang mengganggu kelancaran rantai pasok material pendukung secara keseluruhan.

Baca juga: Bukan Cuma Konsumsi dan Energi, Sawit Jadi Bahan Beragam Produk Esensial hingga Sektor Kecantikan

Esther Sri Astuti meyakini, lonjakan harga kemasan plastik akan mendorong pelaku industri nasional untuk mencari alternatif kemasan yang lebih efisien sebagai solusi jangka panjang.

"Hal ini juga memicu penggunaan kemasan yang lebih efisien karena naiknya biaya plastik," katanya di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Kenaikan harga minyak goreng perlu segera ditangani, karena berisiko memicu inflasi dan meningkatkan biaya hidup masyarakat serta operasional UMKM. 

Analisis INDEF menunjukkan bahwa secara makro, lonjakan harga komoditas ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi publik. 

Jika tidak segera diatasi, hal tersebut berpotensi menjadi penghambat bagi target pertumbuhan ekonomi domestik akibat terganggunya keseimbangan daya beli.

"Beban pengeluaran harian masyarakat berpotensi akan meningkat karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda," tegasnya.

Sejalan dengan hal tersebut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menyebutkan bahwa kenaikan harga minyak goreng domestik perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Ia meminta pemerintah untuk mengawasi dengan ketat rantai pasok minyak goreng.

Ia menambahkan, selain karena lonjakan biaya kemasan plastik dari sektor hulu, kenaikan harga minyak goreng juga disebabkan oleh persoalan pada jalur distribusi.

"Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat rantai pasok minyak goreng ini. Jalur distribusi rantai pasok minyak goreng ini kan tidak dalam kendali pemerintah, tetapi dikendalikan oleh pelaku swasta yang menguasai bisnis ini dari hulu sampai ke hilir," paparnya.

Di tengah kenaikan harga minyak goreng, Faisal mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, meskipun terjadi lonjakan harga minyak global akibat konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Kebijakan pemerintah menahan kenaikan harga BBM subsidi tersebut memberikan dampak positif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi pangan.

Baca juga: Mendag Bantah Minyakita Langka, Pasokan Minyak Goreng Tetap Aman

"Jadi paling tidak itu mempertahankan income masyarakat agar tidak tergerus lebih dalam ketika harga pangan mengalami peningkatan," tuturnya.

Ia mengakui bahwa pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan terutama dengan adanya penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz akibat konflik di kawasan Timur Tengah, yang berdampak pada terganggunya pasokan bahan baku dan kenaikan harga berbagai komoditas. 

"Sehingga dalam kondisi seperti saat ini makanya saya termasuk orang yang menyetujui harga BBM subsidi itu tidak dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia," pungkasnya.