Bank Dunia Soroti Dampak Banjir Sumatera terhadap Prospek Ekonomi Nasional

Ilustrasi perekonomian. (Freepik.)

INDOZONE.ID - Bank Dunia menilai rangkaian banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di berbagai daerah di Sumatera, berisiko menekan kinerja perekonomian Indonesia.

Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, David Knight, menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi tersebut termasuk dalam faktor risiko penurunan (downside risk) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menjelang penutupan tahun 2025.

"Terkait dengan risiko yang merupakan downside risk, tentunya bencana alam seperti banjir yang terjadi di Sumatera dan juga beberapa lokasi lainnya pun juga akan berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia," kata David dalam acara peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) di Energy Building, Jakarta, dikutip dari ANTARA, Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Menkeu Siap Alokasikan Rp60 Triliun dari Efisiensi K/L demi Pemulihan Bencana di Sumatera

Adapun banjir dan longsor berskala besar terjadi sejak akhir November 2025 di sejumlah wilayah Sumatera, antara lain Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

David menambahkan, dalam periode mendatang pendapatan negara diproyeksikan akan berada di bawah tekanan. 

Menurutnya, keseimbangan antara potensi perlambatan dan peluang pertumbuhan ekonomi akan sangat ditentukan oleh sejauh mana reformasi yang telah dirancang pemerintah dapat dijalankan secara efektif.

"Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke depan, terutama untuk mempersempit berbagai kesenjangan yang masih ada," ujarnya.

Di sisi lain, Bank Dunia turut mencatat adanya potensi risiko peningkatan (upside risk), antara lain membaiknya pertumbuhan mitra dagang utama seperti China, serta harga komoditas ekspor Indonesia yang relatif menguntungkan.

Keberhasilan reformasi di bidang perdagangan dan investasi diyakini mampu mendorong penguatan prospek pertumbuhan ekonomi nasional. 

Namun demikian, Bank Dunia mengingatkan masih adanya berbagai tantangan struktural, termasuk melemahnya daya beli masyarakat yang dipicu oleh penurunan upah riil.

Berdasarkan data Bank Dunia, sejak 2018 upah riil turun rata-rata 1,1 persen per tahun. Penurunan paling tinggi terjadi pada pekerja berketerampilan tinggi yang mencapai 2,3 persen, disusul pekerja berketerampilan menengah sebesar 1,1 persen. 

Sementara itu, upah pekerja informal atau berketerampilan rendah hanya tumbuh 0,3 persen.

"Bagi pekerja berketerampilan menengah, ini sangat berdampak dan berimbas pada kesejahteraan rumah tangga serta perekonomian secara keseluruhan," kata David.

Bank Dunia mencatat bahwa pada Agustus 2025, penyerapan tenaga kerja meningkat 1,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun pertumbuhan ini masih didominasi oleh sektor informal dengan upah rendah, sehingga menjadi tantangan bagi pasar tenaga kerja. 

Selain itu, kinerja perdagangan Indonesia juga diperkirakan akan menghadapi tantangan di masa depan karena meningkatnya ketegangan perdagangan global, meskipun stabilitas makroekonomi tetap terjaga.

Bank Dunia melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia surplus 2,39 miliar dolar AS pada Oktober 2025, dengan total surplus kumulatif 35,88 miliar dolar AS dari Januari hingga Oktober 2025. 

Baca juga: Kajian Tambang Ilegal Rampung, ESDM Pilih Fokus Kemanusiaan Pasca Banjir Sumatera

Namun, David mengatakan bahwa kenaikan ekspor ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas frontloading, di mana eksportir mempercepat pengiriman barang sebelum tarif resiprokal AS diberlakukan.

Adapun dalam laporan IEP, Bank Dunia merekomendasikan sejumlah prioritas kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan, antara lain penguatan fondasi digital, peningkatan kualitas lapangan kerja, serta reformasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

Optimalisasi digitalisasi dan administrasi perpajakan bisa meningkatkan pendapatan negara tanpa perlu perubahan kebijakan besar. 

Di sisi lain, perluasan akses pembiayaan, termasuk program penjaminan kredit dan dukungan bagi UMKM, sangat penting untuk mendorong investasi swasta dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.