DPR Dukung Operasional PT DSI untuk Perkuat Tata Kelola Ekspor SDA

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto. (ANTARA/DPR RI)

INDOZONE.ID - Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menyatakan dukungannya terhadap mulai beroperasinya PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada 1 Juni 2026.

Kehadiran perusahaan tersebut dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA), meningkatkan transparansi perdagangan, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari komoditas unggulan.

Firnando menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi sistem ekspor nasional melalui kewajiban pelaporan ekspor SDA kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia, yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan transparansi perdagangan, memperkuat pengawasan arus ekspor, mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE), serta meminimalkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan negara seperti under invoicing, transfer pricing, dan kebocoran devisa," kata Firnando dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Baca juga: Danantara DSI Dinilai Bisa Perkuat Tata Kelola Ekspor SDA dan Tekan Praktik 'Uang Gelap'

Pada tahap awal, skema tersebut akan mencakup tiga komoditas strategis, yakni batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

Ketiga komoditas tersebut tercatat menyumbang nilai ekspor sekitar 66,13 miliar dolar AS sepanjang 2025 atau setara 23,4 persen dari total ekspor nasional.

Menurut Firnando, besarnya kontribusi komoditas tersebut perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi agar mampu memberikan nilai tambah maksimal bagi negara sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar implementasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia tidak justru menambah kerumitan proses bisnis bagi pelaku usaha.

"Implementasi PT DSI harus mampu menyederhanakan proses bisnis dan tidak justru menimbulkan lapisan birokrasi baru yang dapat menghambat kelancaran kegiatan ekspor maupun menambah beban administratif bagi pelaku usaha," ujarnya.

Baca juga: Presiden Prabowo Ubah Aturan Ekspor SDA, BUMN Jadi Penjual Tunggal Batu Bara hingga Sawit

Firnando juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam mengawasi rantai distribusi dan ekspor nasional. Menurutnya, sinergi antara Bea Cukai, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, sektor perbankan, dan PT DSI menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut.

Ia menilai pengawasan yang efektif diperlukan untuk menutup celah praktik ekspor ilegal maupun aktivitas perdagangan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain itu, penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran harus dilakukan secara konsisten guna menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat.