Wamenkeu Juda Agung Pastikan Ekonomi Indonesia Jauh dari Risiko Krisis 1998

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta. (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

INDOZONE.ID - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada jauh dari situasi krisis seperti yang terjadi pada 1997–1998.

Menurutnya, berbagai indikator utama mulai dari fiskal, neraca pembayaran, hingga sistem keuangan nasional, masih berada dalam kondisi sehat dan terkendali.

Dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta, Juda menjelaskan bahwa secara historis krisis ekonomi biasanya muncul dari tiga sumber utama.

Namun hingga saat ini, ketiga indikator tersebut belum menunjukkan tanda-tanda tekanan serius pada perekonomian nasional.

Defisit Fiskal dan APBN Masih Terkendali

Juda mencontohkan krisis yang pernah melanda negara-negara Amerika Latin pada era 1980-an dipicu oleh membengkaknya defisit fiskal dan hilangnya kepercayaan investor terhadap pemerintah.

Menurutnya, kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda karena defisit fiskal masih dijaga di bawah batas aman 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca juga: Menkeu Tegaskan Pelemahan Rupiah saat Ini Berbeda dengan Krisis 1998

Selain itu, pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mendapat kepercayaan kuat dari investor domestik maupun asing. Hal tersebut tercermin dari imbal hasil atau yield surat utang negara yang tetap stabil di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen.

“Jadi krisis yang bersumber dari fiskal itu tidak ada tanda-tandanya,” ujar Juda, Senin (25/5/2026).

Neraca Pembayaran Dinilai Masih Sehat

Juda juga menyinggung krisis 1997–1998 yang dipicu oleh tingginya utang luar negeri perusahaan swasta dan pelemahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan banyak korporasi gagal membayar kewajibannya.

Kondisi tersebut kala itu memicu tekanan berat pada neraca pembayaran nasional.

Namun menurut Juda, situasi Indonesia saat ini jauh lebih stabil karena posisi neraca pembayaran masih relatif seimbang dan sehat.

“Kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran saat ini, relatif sehat dan balanced. Jadi belum ada tanda-tanda krisis dari sisi tersebut,” katanya.

Sistem Keuangan Dinilai Stabil

Selain faktor fiskal dan eksternal, Juda menyebut krisis juga dapat muncul akibat ekspansi kredit yang terlalu agresif hingga memicu gelembung aset seperti yang terjadi dalam krisis finansial global 2008 di Amerika Serikat.

Namun ia memastikan indikator serupa belum terlihat pada sistem keuangan Indonesia saat ini.

“Dari tiga sumber utama krisis tersebut, sejauh ini belum terlihat dalam data ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Pertumbuhan Ekonomi dan Konsumsi Tetap Kuat

Secara umum, Juda menilai ekonomi Indonesia masih menunjukkan performa yang solid. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara tingkat inflasi April 2026 juga masih terkendali di level 2,42 persen.

Dari sisi konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama ekonomi nasional, pertumbuhan tercatat sebesar 5,52 persen pada triwulan I 2026.

Baca juga: Tanggapi Rupiah Melemah, Presiden Prabowo Sebut Indonesia Tetap Oke di Tengah Krisis Global

Selain itu, belanja pemerintah juga tumbuh tinggi hingga 22 persen, menunjukkan kebijakan fiskal masih efektif menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi.

APBN Jadi Shock Absorber dan Pendorong Pertumbuhan

Juda menegaskan APBN saat ini menjalankan dua fungsi utama sekaligus, yakni sebagai shock absorber dan engine of growth.

Sebagai shock absorber, APBN berfungsi menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global, termasuk mengendalikan dampak kenaikan harga minyak dunia dan menjaga stabilitas harga pangan.

Sementara sebagai engine of growth, APBN dimanfaatkan untuk mempercepat belanja pemerintah sejak awal tahun agar pertumbuhan ekonomi lebih merata di seluruh kuartal 2026.

Hingga April 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp918 triliun atau tumbuh 13,3 persen. Penerimaan pajak juga meningkat 16,1 persen.

Di sisi lain, belanja negara tumbuh 34,3 persen dan masih menjadi salah satu motor penggerak ekonomi pada triwulan II 2026.

Meski demikian, defisit APBN tetap terkendali di level 0,64 persen terhadap PDB, lebih rendah dibanding posisi Maret 2025 sebesar 0,92 persen. Keseimbangan primer juga tercatat surplus pada April 2026.

“Dalam situasi global yang tidak mudah, APBN harus tetap menjadi pendorong pertumbuhan sekaligus menjaga disiplin fiskal. Dan sejauh ini kedua target tersebut berhasil dijaga,” kata Juda.