Menaker Yassierli Soroti Rendahnya Pemanfaatan AI di Indonesia: Minta Pekerja Siap Hadapi Perkembangan Teknologi

Menaker Yassierli minta para pekerja beradaptasi pada perkembangan teknologi. (Pers rilis)

INDOZONE.ID — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyoroti rendahnya pemanfaatan Artificial Intelligence(AI) di Indonesia oleh para pekerja.

Ia menilai para pekerja harus lebih siap untuk menghadapi perkembangan teknologi, termasuk memanfaatkan AI dalam pekerjaan masing-masing. 

Dari kacamatanya, pemanfaatan AI bisa meningkatkan daya saing sehingga tetap relevan di dunia yang juga makin berkembang.

Ia menilai sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus punya bekal mumpuni, untuk tetap relevan dengan perkembangan teknologi dalam dunia kerja.

Baca juga: Lonjakan Optimisme AI Ikut Pengaruhi Pasar Obligasi Global

“Kuncinya bukan hanya pada teknologinya, tetapi bagaimana kita membekali SDM agar siap. Pekerja harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan terus berkembang menghadapi perubahan,” ujar Yassierli saat memberikan arahan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-VIII periode 2026–2028 antara PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan Serikat Pekerja Kerukunan Keluarga Karyawan PT Pupuk Kaltim di Jakarta, Selasa 14 April 2026, dikutip pada Rabu (15/4/2026).

Oleh sebab itu, Yassierli menegaskan bahwa tantangan dunia kerja sekarang bukan lagi sebatas pada perlindungan hak-hak normatif, melainkan kesiapan pekerja mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

Ia berharap serikat pekerja mengambil peran strategis dalam konteks ini dengan mempersiapkan pekerja untuk menggunakan teknologi, termasuk AI.

Lalu, Menaker ingin PKB yang baru saja ditandatangani, menciptakan stabilitas dan jadi instrumen untuk mendorong peningkatan kompetensi pekerja.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kalimantan Timur Gusrizal mengharapkan PKB ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Ia juga ingin hubungan industrial makin harmonis, dinamis, dan berkeadilan dengan kehadiran PKB ini.

“Kami berharap pengesahan ini memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam menjalankan hubungan kerja, sekaligus menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan untuk mendukung kelangsungan PKT serta meningkatkan kesejahteraan bersama,” ujarnya.