Diplomasi Pemerintah di Jepang Dinilai Perkuat Posisi Indonesia dalam Rantai Pasok Global

Ilustrasi bendera Indonesia. (Freepik)

INDOZONE.ID - Diplomasi energi diketahui dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Jepang. Hal ini sekaligus dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Pemerhati kebijakan publik, Prof Henry Indraguna. Henry menilai hal ini juga mengubah posisi Indonesia dalam percaturan Indonesia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Washington DC, Amerika Serikat. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

"Indonesia tidak lagi menjadi objek dalam relasi kuasa global, namun menjadi subjek yang aktif mendefinisikan kepentingannya sendiri," kata Henry, seperti dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang itu menilai langkah pemerintah juga sebagai upaya mendekonstruksi narasi lama, yang menempatkan negara berkembang hanya sebagai pemasok bahan mentah.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Stok Energi Aman di Tengah Konflik Timur Tengah

Menurutnya, diplomasi tersebut mendorong Indonesia naik kelas dalam rantai nilai global.

"Ini bentuk kedaulatan yang cair namun kokoh. Menunjukkan hukum nasional kita mampu beradaptasi dengan standar internasional tanpa kehilangan jati diri konstitusionalnya," katanya.

Beberapa waktu lalu, pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan ke Tokyo, Jepang. Dalam kunjungan tersebut, Indonesia memperkuat kerja sama strategis di sektor energi dan mineral dengan pemerintah Jepang.

Dalam pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Ryosei Akazawa, Bahlil menyepakati dua nota kesepahaman (MoU). Kesepakatan itu mencakup penguatan rantai pasok mineral kritis serta pengembangan teknologi nuklir rendah karbon.

Pemerintah mendorong percepatan investasi migas oleh Inpex Corporation pada Proyek Gas Lapangan Abadi Blok Masela dengan nilai mencapai Rp339 triliun. Proyek tersebut dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Pemerintah Indonesia juga menawarkan pengelolaan bersama sejumlah komoditas strategis kepada Jepang. Komoditas tersebut meliputi nikel, bauksit, tembaga, hingga logam tanah jarang yang menjadi kunci dalam transisi energi global.

Baca juga: Filipina Tetapkan Darurat Energi Nasional, Imbas Konflik Timur Tengah Ganggu Pasokan Global

Kerja sama kedua negara turut diperluas ke sektor batu bara, gas alam cair (LNG), serta proyek transisi energi dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). Sejumlah proyek yang menjadi fokus antara lain penyelesaian PLTSa Legok Nangka dan optimalisasi PLTP Sarulla.

Dari perspektif ekonomi modern, Henry menilai langkah itu sejalan dengan konsep pertumbuhan endogen yang menekankan pentingnya investasi pada teknologi dan sumber daya manusia.

"Langkah Pak Bahlil mengamankan teknologi nuklir dan hilirisasi nikel adalah upaya tidak terjebak ke dalam pertumbuhan stagnan. Ini akan tumbuh dari dalam melalui nilai tambah yang berkelanjutan," katanya.

Dia juga membahas berkaitan dengan kepastian hukum dalam proyek strategis seperti Blok Masela yang juga dinilai menjadi sinyal positif bagi investor global.

Baca juga: Harga Minyak Melejit, Perang Iran Picu Krisis Energi Global

"Kepastian hukum yang ditawarkan dalam proyek Masela memberi sinyal positif bagi pasar global bahwa Indonesia adalah mitra yang kredibel,” ucapnya.

Lebih dalam secara yuridis, Henry menekankan bahwa implementasi nota kesepahaman tersebut perlu dikawal agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional. Dinilainya, kerja sama internasional harus tetap memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan.

“Pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, namun juga kemandirian energi yang berkelanjutan," pungkasnya.