Sulsel Kebut Operasionalisasi Koperasi Merah Putih: 3.059 Berdiri, Baru 38 yang Beroperasi

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sulsel saat Rakor Regional Kopdes Merah Putih (23/9/2025) (Sumber: Humas Pemprov Sulsel)

INDOZONE.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmen mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, saat menghadiri Rapat Koordinasi Regional Kopdes Merah Putih di Makassar, Selasa (23/9/2025).

Kegiatan yang digelar bersama Kementerian Koperasi dan UKM ini diikuti perwakilan dinas koperasi dari wilayah Sulawesi, Maluku, hingga Papua. 

Fokus pembahasan adalah bagaimana koperasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini bisa segera berjalan efektif sebagai motor penggerak ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan kemandirian masyarakat.

Baca juga: Bocoran Nasib Kementerian BUMN: Tidak Gabung Danantara, Jadi Badan Penyelenggara BUMN

Sulsel disebut sebagai daerah pionir. Dari total 24 kabupaten/kota, seluruhnya telah merampungkan pembentukan badan hukum Kopdes Merah Putih—sebanyak 3.059 koperasi, meliputi 2.266 desa dan 793 kelurahan. 

“Yang pertama membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara lengkap itu, Sulsel,” ujar Jufri.

Menurutnya, tantangan berikutnya adalah membuat koperasi benar-benar beroperasi. Tahap ini mencakup penyusunan rencana usaha, mengurus izin, mengembangkan unit usaha, serta melibatkan masyarakat secara aktif. 

Pemprov juga meminta satuan tugas di daerah membantu pendampingan dan pengembangan bisnis koperasi.

Baca juga: Pertamina Pastikan Kargo BBM Untuk SPBU Swasta Tiba Hari Ini

Ia mencontohkan Koperasi Merah Putih Aeng Batu-Batu di Takalar yang sudah menjadi percontohan. 

Koperasi tersebut mengelola berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, produk UMKM, apotek desa, hingga layanan perbankan dan akses pembiayaan. 

Hingga kini, tercatat 38 koperasi di Sulsel telah beroperasi, sementara lainnya didorong segera terhubung ke Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kopdes agar lebih cepat mengakses modal.

“Pemerintah pusat telah menyiapkan Rp200 triliun di Himbara, dan itu bisa dimanfaatkan koperasi untuk permodalan,” jelas Jufri.

Baca juga: Pemerintah Serap Rp33 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, menambahkan bahwa proses percepatan pembiayaan tengah berlangsung. 

Ia menyebut evaluasi Kemenkop menunjukkan sejumlah koperasi sudah berjalan, meski masih ada yang perlu menyiapkan proposal dan sarana pendukung.

“Insyaallah akhir bulan ini pembiayaan dari Himbara sudah bisa dilakukan. Targetnya, pembiayaan untuk seribu koperasi di tahap awal, lalu dipacu hingga 80 ribu koperasi beroperasi akhir tahun ini,” kata Zabadi.

Zabadi juga mengingatkan pentingnya digitalisasi melalui SIM Kopdes untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.