Presiden Prabowo Perintahkan Percepatan Pembangunan Kilang dan Legalitas Sumur Minyak Rakyat

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

INDOZONE.ID - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pembangunan kilang minyak nasional serta pemberian legalitas bagi ribuan sumur minyak rakyat di berbagai daerah, sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).

“Bapak Presiden memerintahkan agar urusan-urusan rakyat menjadi prioritas, sebagai bagian dari implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, legalitasnya akan dipercepat,” ujar Bahlil.

22 Ribu Sumur Minyak Rakyat akan Dilegalkan

Dalam laporannya kepada Presiden, Bahlil menyampaikan hasil peninjauannya ke sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), yang memiliki sekitar 22.000 sumur minyak rakyat.

Baca juga: Legalisasi Sumur Minyak Rakyat Dinilai Jadi Dongkrak untuk Bangun Kemandirian Energi di Daerah

Setiap sumur rata-rata menghasilkan dua barel per hari, jumlah yang dinilai signifikan untuk memperkuat suplai energi domestik.

“Sumur rakyat ini kontribusinya besar bagi ketahanan energi, dan Presiden ingin keberadaan mereka dilindungi dengan dasar hukum yang jelas,” jelasnya.

Pemerintah, lanjut Bahlil, akan menyiapkan mekanisme percepatan pemberian izin agar pengelolaan sumur rakyat dapat berjalan sesuai standar keamanan dan ramah lingkungan, tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Proyek Kilang Nasional Dipercepat

Selain program legalisasi sumur rakyat, Presiden juga memerintahkan percepatan pembangunan kilang minyak nasional, yang menjadi bagian dari agenda strategis kemandirian energi.

Baca juga: ESDM Siapkan Peraturan Baru untuk Perlindungan Sumur Minyak Rakyat Imbas Kebakaran di Blora

Dari total 18 lokasi yang tengah dikaji, terdapat dua proyek utama yang kini berada di tahap akhir.

“Kilang yang di Kalimantan Timur milik Pertamina akan segera rampung, dan beberapa produknya siap diresmikan bulan November ini,” ungkap Bahlil.

Sementara itu, 16 lokasi kilang baru lainnya masih menunggu hasil feasibility study (FS), sebelum memasuki tahap implementasi.

Pemerintah menargetkan setiap wilayah memiliki kilang portable atau mini refinery, untuk memperkuat pemerataan distribusi energi.

"Begitu FS selesai, implementasi akan langsung dimulai sesuai arahan Presiden agar tiap wilayah punya kilang spot-spot portable,” tambahnya.

Langkah percepatan ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat kedaulatan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor, serta memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat pengelola energi di tingkat daerah.