Sejarah BNI, dari Tonggak Perbankan Nasional Masa Revolusi hingga Bank Modern

Menara BNI 

INDOZONE.ID - Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam perjalanan moneter dan ekonomi bangsa sejak awal kemerdekaan. 

Berdiri pada masa ketika Indonesia masih membangun fondasi sebagai negara merdeka, BNI menjadi institusi vital dalam upaya menegakkan kedaulatan ekonomi nasional.

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia belum memiliki peralatan negara yang lengkap, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. 

Baca juga: Makam di Desa Gentan Sukoharjo: Peristirahatan Terakhir Ketua MA Era Soekarno, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro

Tidak ada bank sentral maupun bank sirkulasi yang dikelola oleh pemerintah. Bank-bank yang beroperasi saat itu sebagian besar adalah bank asing dan bank simpan pinjam kecil berskala lokal, seperti bank desa.

Sebagai langkah awal menuju kedaulatan ekonomi, pemerintah Republik Indonesia mengganti uang pendudukan Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat tukar resmi. 

Langkah ini bukan sekadar pengganti mata uang, tetapi juga simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara dalam bidang moneter. 

Upaya ini mirip dengan penerbitan Continental Money oleh koloni Amerika Serikat saat perang kemerdekaan melawan Inggris (1773–1783).

Baca juga: Dari Konflik Menuju Kemerdekaan: Peran Partai Liga Muslim dalam Lahirnya Pakistan

Dalam semangat menata ekonomi bangsa, muncul gagasan membentuk bank sirkulasi nasional. 

Raden Mas Margono Djojohadikusumo dan Mohammad Hatta menjadi tokoh utama yang mendorong pembentukan bank ini. 

Pada 19 September 1945, R.M. Margono memperoleh surat kuasa dari Presiden dan Wakil Presiden untuk membentuk bank sirkulasi yang kemudian diberi nama Bank Negara Indonesia (BNI).

Sebelum resmi berdiri, dibentuk terlebih dahulu Yayasan Pusat Bank Indonesia pada 9 Oktober 1945 sebagai cikal bakal BNI. 

Baca juga: Operasi Doolittle Raid: Saat AS Nekat Terbangkan Pesawat Pengebom dari Kapal Induk

Yayasan ini sangat penting karena pada masa itu belum ada bank umum berskala nasional, hanya lembaga keuangan lokal yang terbatas. 

Gagasan ini juga sejalan dengan keinginan membangun sistem perbankan nasional untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pribumi.

Yayasan ini menjalankan fungsi sebagai bank sirkulasi dengan mencetak dan mengedarkan ORI, di bawah kepemimpinan Margono Djojohadikusumo sebagai Presiden Direktur. 

Modal awal bank ini sebesar Rp350.000 uang Jepang, berasal dari Fonds Kemerdekaan Indonesia dan sebagian dana rumah tangga masyarakat.

Baca juga: Operasi Ceylon: Ketika Armada Jepang Menghantam Pertahanan Terakhir Inggris di Asia

Pada Mei 1946, Yayasan Pusat Bank Indonesia diberi tugas untuk mengedarkan Obligasi Nasional Republik Indonesia berjangka 40 tahun. 

Dana dari obligasi ini digunakan untuk membiayai pemerintahan serta menekan laju inflasi yang tinggi akibat beredarnya tiga mata uang secara bersamaan (ORI, uang Jepang, dan uang NICA). 

Selain itu, dana ini juga mendukung sektor pertanian dan kerajinan rakyat di pedesaan.

BNI resmi berdiri pada 5 Juli 1946 berdasarkan SK Presiden Nomor 2 Tahun 1946. Yayasan Pusat Bank Indonesia dilebur ke dalam BNI, dan R.M. Margono diangkat menjadi Presiden Direktur pertama. 

BNI juga dibantu oleh tenaga-tenaga profesional dari berbagai institusi seperti De Javasche Bank, Netherlands Handel Bank, Syomin Ginko, serta jawatan koperasi.

Baca juga: Vihara Sima 2500 Buddha Jayanti: Tempat Suci di Bukit Kasap yang Pernah Ditetapkan Sebanding Borobudur

Masa Revolusi Fisik menjadi ujian berat bagi BNI. Pada masa Agresi Militer Belanda II, banyak cabang BNI di kota-kota besar terpaksa ditutup karena pendudukan Belanda. 

Banyak pimpinan BNI ditawan oleh NICA. Namun, cabang BNI di Kutaraja (Banda Aceh) tetap beroperasi dan bahkan dipercaya mencetak serta mengedarkan Oeang Republik Indonesia Daerah Aceh (ORIDA).

Selain menjalankan fungsi moneter, BNI juga aktif membantu pembiayaan pertahanan rakyat dan mendukung sektor produksi. 

Bank ini menyediakan kredit bagi tambang emas Cikotok yang keuntungannya digunakan untuk membiayai delegasi Indonesia ke PBB. 

BNI juga mendukung kegiatan pertanian di Malang serta memberikan bantuan keuangan kepada divisi-divisi militer dan pemerintah daerah.

Peran BNI sebagai bank sirkulasi resmi berakhir pada tahun 1949 setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) memutuskan bahwa De Javasche Bank menjadi bank sirkulasi untuk Republik Indonesia Serikat. 

Keputusan ini dianggap sebagai kemunduran dalam perjuangan kedaulatan ekonomi karena menandakan pengaruh kuat Belanda dalam sistem moneter Indonesia.

Baca juga: Warisan Genghis Khan, Penakluk yang Mengubah Iklim

Namun, pada tahun 1950, BNI diberi izin untuk menjadi bank devisa guna mendukung kegiatan ekspor nasional. 

BNI juga ditetapkan sebagai Bank Pembangunan dengan akses langsung ke luar negeri tanpa melalui De Javasche Bank. 

Transformasi ini memperluas peran BNI dalam membangun perekonomian nasional secara menyeluruh.

Akhirnya, melalui Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955, BNI ditetapkan sebagai Bank Umum dengan jangkauan usaha yang lebih luas.