Pemerintah Perkuat Langkah Konkret untuk Atasi Kebocoran Penerimaan Negara

Ilustrasi kondisi keuangan

INDOZONE.ID - Dalam mempertegas kebocoran penerimaan negara dengan menggandeng Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgassus OPN), pemerintah memperkuat langkah konkretnya.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bersama Kementerian Keuangan memusatkan kerja sama ini guna mengarah aktivitas ekonomi tersembunyi atau shadow economy yang selama ini keluar dari pantauan perpajakan.

Langkah strategis itu diangkat melalui integrasi data lintas lembaga, peningkatan kolaborasi penegakan hukum, serta pemetaan sektor ilegal yang sering membubuk penerimaan negara.

Baca juga: Rupiah Melemah Usai The Fed Putuskan untuk Tidak Ubah Suku Bunga

"Ini dilakukan melalui penguatan sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu, Rosmauli, dikutip dari Garuda TV, Kamis (19/6/2025).

Perjumpaan antara Ditjen Pajak dan tim Satgassus OPN baru-baru ini memerhatikan sejumlah sektor strategis yang dianggap rawan terhadap praktik ekonomi ilegal.

Fokus pengawasan diarahkan pada aktivitas seperti illegal fishing, illegal mining, illegal logging, bahkan skema kejahatan ekonomi lain yang berakibat langsung pada potensi penerimaan negara.

“Ini mencakup sektor-sektor strategis seperti kejahatan ekonomi dan sumber daya alam ilegal,” jelas Rosmauli.

Menkeu Sri Mulyani Dukung Satgassus OPN Perkuat APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya peran Satgassus OPN yang sedari awal disetujui oleh Kapolri sebagai upaya sinergis lintas sektor dalam menopang kemandirian fiskal nasional.

Menurutnya, kerja sama ini bukan inisiatif baru, melainkan kelanjutan dari kolaborasi yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir.

"Ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya, Satgassus dari Pak Kapolri sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir, saya termasuk yang diundang launching pertama,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani percaya akan kehadiran Satgassus OPN bisa memberikan dorongan signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara.

Lebih lanjut ia memaparkan bahwa postur anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat membutuhkan dukungan dari sistem perpajakan yang kuat dan transparan.

"Ini tentu hal positif untuk terus mendukung, karena APBN kita yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat,” tegasnya.

Ditjen Pajak Komit Kawal Pencegahan dan Penindakan

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan anggota Satgassus OPN untuk membahas strategi jangka panjang dan pola kerja sama dalam meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ekonomi ilegal.

Baca juga: Kisah Lisa Widyawati, dari Mantan Pekerja Migran Korban Penipuan hingga Jadi Pengusaha Ecoprint

"Kemarin sore kami sudah diskusi, kami undang Satgassus full team, kecuali pak Novel, tidak datang,” ujar Bimo.

Lebih lanjut, ia memaparkan komitmen Ditjen Pajak dalam mendukung langkah-langkah preventif dan represif untuk mengamankan penerimaan negara.

Langkah ini merupakan tonggak penting dalam penegakan fiskal nasional, yang beralih dari pendekatan konvensional berbasis pelaporan dan kepatuhan sukarela menjadi pendekatan yang lebih proaktif dengan memanfaatkan intelijen dan penindakan untuk menjangkau sektor-sektor ekonomi ilegal.