INDOZONE.ID - Bank Indonesia bersama pemerintah berupaya meredakan kekhawatiran masyarakat, terkait kesepakatan pembagian beban (burden sharing) dalam pembiayaan program pemerintah.
Kerja sama yang diumumkan pada Senin (8/9/2025) ini, menimbulkan pertanyaan dari beberapa pengamat mengenai reputasi independensi Bank Indonesia.
Dalam skema tersebut, Bank Indonesia akan membayar bunga lebih tinggi atas simpanan pemerintah di bank sentral.
Baca juga: Bantu Pemerintah, Bank Indonesia Naikkan Bunga Deposito dalam Skema Berbagi Beban
Dana ini dialokasikan untuk mendukung proyek perumahan dan koperasi, yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto.
Skema ini disebut sebagai rencana berbagi beban di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran negara.
Meski bertujuan mendukung pembiayaan program pemerintah, beberapa pengamat menilai, kesepakatan ini bisa berdampak pada reputasi Bank Indonesia sebagai lembaga independen.
“Beberapa kebijakan BI belakangan terasa janggal. Mereka terlalu jauh masuk ke ranah fiskal, sehingga bisa mengganggu ekosistem kebijakan moneter,” ujar Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina.
Baca juga: Masih Dalam Uji Coba, Bank Indonesia Tunda Peluncuran Payment ID
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kekhawatiran bahwa, keterlibatan Bank Indonesia dalam pembiayaan fiskal, bisa mengaburkan batas antara tugas bank sentral dan kebijakan pemerintah.
Menanggapi kritik tersebut, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menegaskan, kesepakatan pembagian beban ini tetap dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Dalam pernyataan bersama, keduanya menekankan bahwa bunga simpanan pemerintah akan dinaikkan hingga akhir program.
Namun, mereka belum merinci besaran bunga, nilai pembayaran, maupun durasi proyek.
Baca juga: Bank Indonesia Komitmen untuk Dorong Implementasi dan Penguatan CCP
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Reuters