INDOZONE.ID – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai pemerintah perlu menjadikan stabilitas ekonomi nasional sebagai fokus utama dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 2027 di tengah tekanan geopolitik global yang masih berlanjut.
Menurut Faisal, ketidakpastian global akibat konflik geopolitik berpotensi terus memengaruhi perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Karena itu, penguatan ketahanan ekonomi nasional menjadi hal yang sangat penting agar target pertumbuhan tidak menimbulkan tekanan terhadap stabilitas makroekonomi.
“Ketahanan ekonomi dan stabilitas ekonomi harus diperkuat ke depan,” ujar Faisal di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Pernyataan tersebut merespons target pertumbuhan ekonomi 2027 yang dipaparkan Presiden Prabowo Subianto dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, yakni di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Target tersebut lebih tinggi dibanding asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 yang berada di level 5,4 persen.
Baca juga: Ketua DPR Tegaskan KEM-PPKF 2027 sebagai Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
Selain target pertumbuhan, pemerintah juga menetapkan asumsi defisit anggaran pada kisaran 1,80–2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan inflasi diproyeksikan berada di rentang 1,5–3,5 persen.
Faisal menilai target pertumbuhan ekonomi tersebut tergolong optimistis di tengah dinamika ekonomi global saat ini. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu memaksakan pertumbuhan tinggi tanpa memperhatikan keseimbangan stabilitas ekonomi nasional.
“Kalau melihat asumsi makro 2027, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi, menurut saya itu yang paling ambisius. Tapi perlu diingat, jangan sampai memaksakan ekonomi tumbuh tinggi tapi kemudian berdampak terhadap stabilitas,” kata Faisal.
Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil, agar pertumbuhan ekonomi tetap sehat dan berkelanjutan.
Menurutnya, industrialisasi juga harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah karena memiliki efek pengganda besar terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya.
“Industrialisasi tetap harus menjadi prioritas sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Faisal menjelaskan, perkembangan sektor industri tidak hanya meningkatkan nilai tambah produksi nasional, tetapi juga memperluas penyerapan tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan sektor lain seperti pertanian, perikanan, pertambangan, hingga jasa.
Di sisi lain, ia menilai tantangan terbesar pemerintah ke depan adalah menjaga kesehatan fiskal dan kredibilitas kebijakan ekonomi.
Pengelolaan APBN, menurutnya, harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan belanja negara lebih efektif serta defisit tetap terkendali.
Selain itu, Faisal menegaskan bahwa kepercayaan investor dan pelaku usaha swasta menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Yang menjadi kunci utama percepatan pertumbuhan ekonomi adalah kepercayaan dari pelaku usaha swasta terhadap kebijakan pemerintah dan tata kelola,” katanya.
Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah juga menargetkan peningkatan proporsi lapangan kerja formal menjadi 40,81 persen, naik dibanding target 2026 sebesar 35 persen.
Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,30–4,87 persen, sementara tingkat kemiskinan ditargetkan menurun ke kisaran 6,0–6,5 persen pada 2027.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah terus mendorong industrialisasi dan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah industri nasional sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mencatat kawasan industri di Indonesia berhasil menarik investasi sekitar Rp6.744 triliun dalam lima tahun terakhir dengan penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 2,35 juta orang.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: ANTARA
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
