Dorong Ekonomi Hijau, BPDLH Gulirkan Dana untuk Petani Kakao dan Kopi di Berbagai Daerah

BPDLH gulirkan dana untuk petani kakao dan kopi di berbagai daerah. (Dewi Kania/Z Creators)

INDOZONE.ID - Petani kakao dan kopi di Indonesia mendapat perhatian dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Inisiatif ini sejalan dengan agenda nasional pembangunan rendah karbon alias mendorong ekonomi hijau. 

BPDLH juga mendukung terbentuknya ekosistem pembiayaan agroforestri membuka peluang akses pembiayaan kepada masyarakat sekitar hutan di beberapa wilayah Indonesia. Para kelompok Tani Hutan Rakyat maupun kelompok Perhutanan Sosial yang memiliki produk usaha kehutanan juga turut mendapat dana bergulir. 

Melalui model agroforestri dan pembiayaan tunda tebang, para petani bisa bekerja lebih efektif dan bisa merasakan manfaat dari perlindungan fungsi ekologis hutan, yang dapat berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Akses ini diberikan kepada 500 petani kakao di Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, 200 petani kakao di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, serta 150 petani kopi pada Kelompok Perhutanan Sosial KTH Rengganis di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Baca juga: Punya Komitmen dengan Energi dan Ekonomi Hijau, AlamTri Dukung dan Sponsori 'Indonesia Punya Kamu

Kemudian BPDLH juga turut menggandeng 4 KTHR di Kediri untuk produk tunda tebang pohon mangga podang dalam pembiayaan modal kerja dan investasi usaha pertanian, peternakan, dan perdagangan.

Tak hanya itu, perjanjian baru juga dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, terkait pembiayaan kepada 38 petani di Desa Salimbatu, Kabupaten Bulungan, serta 200 petani di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan menjadi langkah awal pemberdayaan petani hutan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani mengatakan, kelompok tani hutan perlu berkembang menjadi entitas usaha yang profesional, memiliki tata

kelola yang baik, serta mampu mengelola dan memanfaatkan dana bergulir secara optimal dan bertanggung jawab. 

“Dana bergulir juga harus terhubung dengan kepastian pasar melalui kemitraan dengan offtaker,” ungkapnya saat press conference di Jakarta.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto. (Dewi Kania/Z Creators)

Baca juga: Menhut Raja Juli Luncurkan Skema Dana Lingkungan Baru, Dorong Ekonomi Hijau Berbasis Komunitas

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menambahkan, inisiatif ini menitikberatkan pada penguatan integrasi ekosistem data petani. Dengan sistem monitoring berbasis data yang lebih akurat, diharapkan bisa tepat sasaran serta membangun kepercayaan lembaga keuangan formal lainnya untuk terlibat dalam pembiayaan hijau di masa depan.

“Kami membantu meningkatkan literasi keuangan petani. Melalui skema dana bergulir, kita tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga membangun rekam jejak finansial petani,” kata Joko.